FAKTA.CO.ID

Portal Berita Terpercaya. Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Otomotif, Hiburan dari nasional hingga mancanegara.

14 Agustus 2018

LSM Desak Penghapusan Isu Sawit dari Kongsi Indonesia-Uni Eropa

LSM Desak Penghapusan Isu Sawit dari Kongsi Indonesia-Uni Eropa




Fakta.co.id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Indonesia for Global Justice mendesak Pemerintah Indonesia dan Komisi Uni Eropa untuk menghapus isu sawit dalam perundingan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA)

Manager Kampanye Keadilan Iklim Walhi Yuyun Harmono mengatakan, persoalan sawit harus dihapus dari ruang perundingan ekonomi dan perlu ditempatkan dalam konteks kemanusiaan.

Hal itu terutama terkait perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia (HAM) dalam rantai pengelolaan perkebunan sawit dari hulu hingga hilir di Indonesia.

“Kita minta isu sawit tidak menjadi alat trade-off (pertukaran) kepentingan dalam negosiasi putaran ketiga Indonesia-EU CEPA yang dilakukan di Brussel, 11-15 September 2017,” katanya di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Jumat (15/9).

Ia menegaskan, persoalan pelanggaran terhadap lingkungan dan HAM, perampasan tanah, degradasi lingkungan hidup, kekerasan, dan perbudakan baru di areal perkebunan sawit yang dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan multinasional sudah ada sebelum CEPA dirundingkan.

Oleh karena itu, menurut dia, penyelesaian terhadap persoalan sawit tidak akan bisa diselesaikan melalui perdagangan dan investasi antara Indonesia dan EU di bawah CEPA. Namun justru akan lebih memperparah kondisi lingkungan dan sosial masyarakat.

Terkait standarisasi dan sertifikasi di dalam CEPA, hal itu bukanlah solusi tepat untuk menyelesaikan konflik dan ketimpangan penguasaan lahan di perkebunan sawit.

“Pelaksanaan RSPO atau ISPO hanya solusi semu di sektor sawit karena tidak mengubah struktur penguasaan lahan yang masih di dominasi korporasi,” ujar Yuyun.

Pemerintah, sambung dia, seharusnya menyusun peta jalan tata kelola sawit yang berkeadilan ekonomi untuk petani skala kecil, serta mengurangi penguasaan lahan oleh korporasi melalui percepatan program reforma agraria.

Sementara itu, dari Brusels, Belgia, Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti mengatakan, perdebatan isu sawit memang menguat dalam perundingan Indonesia-EU CEPA yang ketiga kali ini.

Terlebih, di dalam Indonesia-EU CEPA akan mengatur bab khusus mengenai Trade and Sustainable Development (TSD) yang akan memasukkan beberapa aspek perlindungan terhadap buruh dan lingkungan.

Isu sawit akan menjadi fokus utama dalam bab TSD dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan.

“Salah satunya adalah dengan melakukan pendekatan standar produk dan skema sertifikasi,” katanya.

Namun, kata Rachmi, pendekatan itu berpotensi mereduksi target penyelesaian konflik yang muncul di dalam praktik investasi di perkebunan sawit saat ini.

Secara rinci disebutkan, IGJ dan Walhi mendesak Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa untuk tidak membawa persoalan sawit ke meja perundingan dagang dan investasi yang dikenal dengan Indonesia-EU CEPA.

Selain itu, menyusun peta jalan tata kelola sawit yang berkeadilan ekonomi untuk pekebun dan petani skala kecil di luar skema inti dan plasma yang tetap menguntungkan korporasi dan dianggap gagal menyejahterakan petani.

Terakhir, segera menyusun standar lingkungan dan penilaian dampak HAM terhadap model kerja sama perdagangan dan investasi internasional yang berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap rakyat.

Tags:

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan