FAKTA.CO.ID

Portal Berita Terpercaya. Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Otomotif, Hiburan dari nasional hingga mancanegara.

19 Januari 2018

Priyo Sebut Penunjukkan Azis Syamsuddin Sebagai Ketua DPR Adalah Sah

Priyo Sebut Penunjukkan Azis Syamsuddin Sebagai Ketua DPR Adalah Sah




Fakta.co.id – Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie mengatakan bahwa penunjukan Ketua DPR adalah hak Ketua Umum bersama Dewan Pembina. Sekertaris Dewan Kehormatan Partai Golkar Priyo Budi Santoso membenarkan hal itu.
“Secara legal formal penunjukkan Azis Syamsuddin sebagai Ketua DPR adalah sah. Bahwa adanya penentangan dapat dimaklumi karena dalam dinamika yang panas di partai Golkar saat ini,” ujar Priyo.
Menjawab berbagai serangan terhadap pengangkatannya sebagai Ketua DPR, Azis Syamsuddin mengirimkan keterangan tertulis:

1. Bahwa Pasal 19 Anggaran Dasar Partai GOLKAR khususnya ayat 2 point (a) menyebutkan; Dewan Pimpinan Pusat berwenang; Menentukan kebijakan tingkat nasional sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa, dan Rapat Pimpinan Nasional, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR.

2. Bahwa Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Partai Golkar menyebutkan; Dewan Pembina merupakan badan yang berfungsi pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran, dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, dan bersama-sama DPP Partai GOLKAR menentukan kebijakan yang bersifat strategis.

3.Bahwa Tata Kerja Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Pasal 7 ayat 1 point (e) menyebutkan; Wewenang, Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab Ketua Umum, adalah Memimpin Partai GOLKAR sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; (e) Menetapkan kebijakan penempatan kader sebagai Pimpinan Lembaga Negara.

4. Bahwa kebijakan yang ditempuh oleh Ketua Umum DPP Partai GOLKAR Setya Novanto yang menunjuk/menempatkan/mengangkat Sdra. Azis Syamsudin sebagai Ketua DPR Rl didasarkan pada argumentasi konstitusi organisasi Partai GOLKAR telah mengacu pada AD/ART Partai GOLKAR dan Tata Kerja Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, sebagaimana yang dijelaskan di atas.

5. Bahwa penandatanganan keputusan DPP Partai GOLKAR mengenai penunjukan/penempatan/pengangkatan Sdra.Azis Syamsudin sebagai Ketua DPR RI, dilakukan secara bersama-sama oleh Ketua Umum Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham, sehingga telah memenuhi unsur kolektivitas dalam tradisi kepemimpinan dan atau konsensus organisasi yang berlaku di lingkungan DPP Partai GOLKAR.

KETENTUAN UU MD3 TERKAIT PENGUNDURAN DIRI SETYA NOVANTO SEBAGAI KETUA DPR.

Berdasarkan UU 17/ 2014 Tentang MD3 pasal 87 ayat (1), Pimpinan DPR RI berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri, dan atau diberhentikan. Terkait jika Meninggal dan atau mengundurkan diri maka pergantian pimpinan DPR dapat dilakukan dengan mudah. UU 17/2014 Pasal 87 ayat (4) mengatur pergantian pimpinan DPR harus berasal dari partai politik yang sama.

Mekanisme pemberhentian dan pergantian seorang pimpinan DPR RI diatur di dalam peraturan DPR RI tentang tata tertib.

Pasal 39 mengatur tentang pemberhentian pimpinan DPR RI yang mengundurkan diri dan pasal 46 mengatur tentang proses pergantian secara umum baik yang karena meninggal, mengundurkan diri dan diberhentikan.

Terkait pemberhetnian, Pasal 39 tata Tertib DPR RI menyebutkan bahwa pimpinan DPR RI yang mengundurkan diri mengajukan surat pengunduran diri kepada Pimpinan DPR RI di atas kertas bermatrai. Selanjutnya Pimpinan DPR RI mengadakan rapat pimpinan membahas surat pengunduran diri tersebut dan meminta nama pengganti kepada partai politik yang bersangkutan.

Pasal tersebut secara jelas menyebutkan bahwa domain penggantian nama pimpinan DPR RI yang mengundurkan diri adalah hak Partai Politik yang bersangkutan.

Selanjutnya terkait pergantian pimpinan DPR diatur dalam Pasal 46 Tata Tertib DPR. Ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal terdapat pimpinan DPR RI yang berhenti maka harus segera dilakukan pergantian. Pasal selanjutnya menjelaskan dalam hal pergantian pimpinan DPR tidak dilakukan secara keseluruhan maka pimpinan DPR meminta nama pengganti kepada Partai Politik melalui Fraksi. Dan Partai politik melalui fraksinya memberikan nama pengganti.

Dalam pasal ini pengganti pimpinan DPR RI juga disebutkan sebagai domain parpol. Peran Fraksi hanya melanjutkan surat dari parpol dengan membuat surat pengantar.

Selanjutnya ayat (4) pasal 46 tatib DPR RI menyebutkan jika Pimpinan DPR sudah menerima nama pengganti dari Partai politik melalui Fraksi maka Pimpinan DPR menyampaikan nama penggantin tersebut dalam rapat paripurna. Redaksi Pasal tersebut berbunyi: “Pimpinan DPR menyampaikan nama pengganti ketua dan atau wakil ketua DPR sebagaimana pada ayat (3) dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan.

Terkait pasal tersebut maka pimpinan DPR cukup menyampaikan nama penggantin dalam rapat paripurna untuk ditetapkan tanpa meminta persetujuan dari Rapat Paripurna. Pengertian kata ditetapkan penting untuk digarisbawahi karena dalam berbagai pasal di UU MD3 dan tata Tertib ada yang mengatur tentang penatapan dan ada yang mengatur tentang permintaan persetujuan dari rapat paripurna.

Terkait hal tersebut, dalam kasus terjadinya pengunduran diri dari pimpinan DPR RI dapat dilakukan dengan mudah. Syarat adiminstratif yang dibutuhkan hanyalah Surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, surat pengajuan nama pengganti dari Parpol dan surat pengantar dari Fraksi kepada pimpinan DPR RI. Tidak ada ketentuan adminstratif lain seperti surat harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal parpol dan atau Ketua dan Sekretaris Fraksi.

Beda halnya dengan pemberhentian anggota DPR RI oleh Parpol seperti di dalam pasal 14 ayat (1) yang mempersyaratkan adanya surat dari Parpol yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekjend Parpol. Hanya pasal 14 ayat 1 dalam tersebut yang mensyaratkan adanya tanda tangan dari ketua umum dan sekjend Partai politik dalam tata Tertib DPR RI. Sementara di UU MD3 tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang syarat tanda tangan.

Dan terkait surat Fraksi, tidak ada satupun pasal di UU MD3 dan Tata tertib DPR RI yang mewajibkan legalitas sebuah surat harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Fraksi. Dalam semua pasal yang berkaitan dengan surat Fraksi hanya tertulis surat Fraksi tanpa ada ketentuan syarat adminstratif tanda tangan oleh Ketua dan Sekretaris. Dalam hal ini artinya surat Fraksi sah dan legal jika hanya ditandatangani oleh ketua dan atau sekretaris dan atau keduanya.

Dalam hal jika terjadi masalah dalam internal partai politik, maka pimpinan DPR RI harus berpegang kepada kepengurusan yang sah sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Kemenkumham. Dalam priode ini DPR RI sudah sering berhadapan dengan masalah internal Partai Politik terkait dualisme kepengurusan. Secara kelembagaan Pimpinan DPR tidak boleh memasuki ranah konflik internal partai dan hanya berpegang kepada kepengurusan yang ditetapkan oleh Kemenkumham.

Tags: ,

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan